PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - WordPress.com
Pajak Bumi dan Bangunan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Pasal III Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan". Pasal IV Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. MAKALAH PERPAJAKAN TENTANG PAJAK BUMI DAN … Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN … Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994.Menurut Suandy (2005) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya Undang Undang Tentang Perpajakan di Indonesia - Jasa ... Landasan hukum pemungutan pajak terdapat dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi : Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dan undang-undang yang mengatur perpajakan di Indonesia antara lain : UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan/UU No. Tahun 2000
(PDF) EFEKTIVITAS PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN ... Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 | Direktorat Jenderal Pajak Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan objek pajak. Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PAJAK DAERAH DAN PAJAK … berhubungan dengan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, penghitungan potensi pajak dan pengukuran efektifitas pemungutan pajak. 2.1 Pajak Daerah Secara umum, pajak merupakan iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2 ... PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Dasar : Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengertian Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan… Undang-Undang Pajak Bumi Dan Bangunan (UU 12 thn 1985 ... Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.5.1 Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994. heart: UU PBB No. 12 Tahun 1994
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Perkotaan;. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945;.
Mar 07, 2010 · Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Undang-undang Perpajakan yang Berlaku dan Dasar Hukumnya Dari perspektif hukum menurut Soemitro, pajak merupakan perikatan yang timbul karena adanya undang-undang sehingga menyebabkan adanya kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah penghasilan kepada negara. Dan dalam hal ini, pajak bersifat memaksa. Salah satu Undang-Undang Perpajakan di Indonesia ialah seperti yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan? Bagaimana Cara … PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hukum Pajak: Pengertian, Fungsi dan Sejarahnya